SORONG – Wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan sebuah daerah pemekaran otonomi baru dan menjadi suatu bahan diskusi sekaligus untuk mengadakan evaluasi, di mana selama ini menjadi suatu tantangan utama dalam proses perencanaan pembangunan. Alasannya, daerah ini masih belum terbuka atau dikategorikan masih terisolir, jelas Ketua Komisi II DPRD Tambrauw yang membidangi ekonomi dan keuangan, Gabriel Titit, S.Si kepada media ini di Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (27/6) petang.
Dari aspek pembangunan dengan melatakan infrastruktur dasar sebagai skala prioritas dalam pendekatan dalam beberapa tahun ke depan, di mana dengan adanya terobos pembangunan jalan lingkar Tambrauw dari ibu kota kabupaten ke distrik-distrik dan dari ibu kota kabupaten ke kabupaten tetangga maupun jalan ke provinsi.. Termasuk akses jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut, serta yang tidak kalah pentingnya masalah penanganan kebutuhan akan air bersih dan pembangunan fasilitas telekomunikasi. Jadi beberapa aspek itu menjadi perhatian serius pemda.
Dalam menjalankan tugas pokok dewan, ujar Gabriel sebagai fungsi legislasi, budget (anggaran) dan fungsi pengawasan itu, di mana dengan pernyataan bupati ketika melantik para SKPD yang merupakan kewenangan penuh bupati. Jadi kami sebagai pengawas, jika bupati tidak konsisten dengan hal itu maka menjadi salah satu bahan evaluasi pihaknya, termasuk pengawasan politiknya maupun terkait dengan pengawasan yang berhubungan dengan berbagai kebijakan daerah, tuturnya.
Dia menambahkan, kebijakan yang diambil bupati selama 6 bulan tidak menunjukkan suatu tanda-tanda perbaikan, maka kebijakan kepala dari itu kita ikuti terus. Apakah jalan atau tidak dari tugas dan pelayanan pembangunan dari SKPD itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau tidak jalan, maka sanksi atau model pendekatan apa yang mau dilakukan kepala daerah terhadap para SKPD itu, tegasnya.
“Sesuai dengan visi yakni, terwujudnya masyarakat Tambrauw yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.” Dari visi itu diturunkan menjadi 6 misi utama, salah satu di antaranya, peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas dan masalah indeks pembangunan manusianya 49, 16 persen dan merupakan salah satu daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang terendah di wilayah kabupaten/kota yang ada di Papua Barat.
Terkait dengan indeks pembangunan manusia tentu baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan pasti ada kaitannya dengan pembangunan isolasi jalan dan jembatan yang harus terakses dengan baik.
Tidak kalah pentingnya yang lebih menarik penguatan kapasitas masyarakat adat untuk mengusung sebagai kabupaten konservasi. Dengan ditetapkan hal itu, karena dari hulu hingga ke hilir pusat-pusat pemukiman masyarakat Tambrauw mengelilingi beberapa punggung-punggung gunung besar yang mengaliri beberapa sungai besar hampir melintasi di wilayah kepala burung, tambahnya. (rim)
Facebook
Tidak ada komentar:
Posting Komentar